Polisi Minta Uang Pencabutan Laporan, Apakah Ini Ilegal?

17/06/2025

Pernah nggak sih kamu mengalami kejadian dimana kamu mau mencabut laporan di kepolisian, tapi malah dimintai "uang administrasi"? Atau jangan-jangan ada oknum yang bisik-bisik minta "biaya operasional" supaya urusan kamu lancar? Ini nih masalah yang sebenernya masih sering terjadi di negeri kita tercinta. Praktik meminta uang untuk pencabutan laporan sebetulnya adalah tindakan ilegal yang termasuk dalam kategori pungutan liar (pungli) dan bahkan bisa masuk ranah tindak pidana korupsi.

Banyak masyarakat yang masih bingung dan nggak paham soal prosedur hukum yang benar, jadi sering kali jadi korban oknum aparat yang nggak bertanggung jawab. Padahal, prosedur pencabutan laporan polisi itu sudah diatur secara jelas dalam peraturan kepolisian dan seharusnya tidak dipungut biaya apapun!

Mengenal Prosedur Pencabutan Laporan yang Sebenarnya

Pertama-tama, kita perlu paham dulu nih apa itu pencabutan laporan dan kapan hal ini bisa dilakukan. Pencabutan laporan adalah tindakan di mana pelapor memutuskan untuk tidak melanjutkan proses hukum terhadap terlapor dengan berbagai alasan tertentu. Namun perlu dicatat, tidak semua jenis laporan bisa dicabut begitu saja.

Untuk kasus-kasus yang termasuk dalam delik aduan (seperti penghinaan, pencemaran nama baik, atau beberapa jenis penipuan tertentu), pelapor memang punya hak untuk mencabut laporannya. Sementara untuk kasus yang termasuk delik biasa (seperti pembunuhan, perampokan, atau korupsi), proses hukum tetap akan berlanjut meskipun pelapor mencabut laporannya karena negara berkepentingan untuk menindak pelaku.

Prosedur pencabutan laporan yang benar melibatkan pengajuan surat permohonan pencabutan yang ditandatangani oleh pelapor. Biasanya dilengkapi dengan surat pernyataan damai antara pelapor dan terlapor jika pencabutan terjadi karena telah ada perdamaian. Setelah itu, pihak kepolisian akan memproses dan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) jika memang kasusnya termasuk delik aduan.

Fenomena Oknum Polisi Minta Uang: Praktik yang Masih Marak

Sayangnya, masih ada aja oknum aparat yang memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan pribadi. Beberapa modus yang sering terjadi antara lain:

"Pak/Bu, biar prosesnya cepet, ada biaya administrasi sekitar Rp500 ribu." Atau "Kalau mau lancar, siapkan saja 'uang rokok' buat tim." Kalimat-kalimat model gini masih sering terdengar saat masyarakat berurusan dengan pencabutan laporan.

Praktik pungli semacam ini sebenarnya sudah terang-terangan melanggar hukum dan bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Beberapa kasus bahkan menunjukkan permintaan uang yang sangat besar, bisa mencapai jutaan rupiah dengan alasan "biaya operasional" atau "biaya administrasi" yang sebenarnya tidak pernah diatur dalam ketentuan resmi.

Salah satu faktor yang membuat praktik ini masih berlangsung adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur yang benar dan ketakutan untuk melawan sistem yang sudah "terlanjur begitu". Banyak orang akhirnya memilih untuk membayar daripada berurusan lebih lama atau takut kasusnya diperlambat.

Landasan Hukum yang Perlu Kamu Ketahui

Pengetahuan tentang dasar hukum sangat penting untuk membentengi diri dari praktik-praktik pungli. Sebagai warga negara, kamu perlu tahu aturan-aturan berikut ini:

UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mengatur fungsi dan tugas kepolisian untuk melayani masyarakat.
Peraturan Kapolri (Perkap) No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang mengatur prosedur penanganan laporan termasuk pencabutannya.
UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menegaskan bahwa pungutan liar termasuk tindak pidana korupsi.
UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menjamin hak masyarakat atas pelayanan yang berkualitas dan bebas dari pungutan liar.

Berdasarkan peraturan-peraturan di atas, sudah jelas bahwa meminta uang untuk proses pencabutan laporan adalah tindakan ilegal. Pelayanan kepolisian termasuk dalam kategori pelayanan publik yang sudah dibiayai oleh negara melalui APBN, jadi tidak boleh ada pungutan tambahan di luar ketentuan resmi.

Bagaimana Cara Melawan Praktik Pungli ini?

Nah, pertanyaannya sekarang, gimana sih cara kita menghadapi situasi dimana ada oknum yang minta uang untuk proses pencabutan laporan? Berikut beberapa langkah yang bisa kamu lakukan:

Kenali Prosedur Resmi

Sebelum berurusan dengan kepolisian, cari tahu dulu prosedur resmi yang berlaku. Kamu bisa mengecek di website resmi Polri atau bertanya langsung ke bagian pelayanan masyarakat. Dengan pengetahuan yang cukup, kamu jadi lebih percaya diri dan tidak mudah diintimidasi.

Prosedur pencabutan laporan biasanya meliputi:

Pembuatan surat permohonan pencabutan laporan
Melampirkan fotokopi KTP pelapor
Surat pernyataan damai (jika ada perdamaian dengan terlapor)
Mengisi formulir yang disediakan

Semua prosedur di atas seharusnya GRATIS dan tidak memerlukan biaya tambahan apapun!

Berani Menolak dan Bertanya

Jika ada oknum yang meminta uang, jangan ragu untuk bertanya dasar hukum dan peruntukannya. Kamu bisa dengan sopan mengatakan: "Maaf pak/bu, setahu saya untuk pencabutan laporan tidak ada biaya. Boleh saya tahu dasar hukum untuk biaya ini dan kuitansi resminya?"

Pertanyaan sederhana ini seringkali membuat oknum tersebut mundur karena mereka sadar bahwa tindakan mereka tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Dokumentasikan Bukti

Jika kamu mencurigai adanya praktik pungli, cobalah dokumentasikan bukti sebanyak mungkin. Ini bisa berupa rekaman percakapan (pastikan kamu berada di tempat umum saat merekam), catatan waktu dan nama petugas yang meminta uang, atau saksi yang menyaksikan permintaan tersebut.

Dokumentasi ini akan sangat berguna jika kamu memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke unit pengawasan internal kepolisian atau lembaga anti-korupsi.

Laporkan ke Saluran Pengaduan Resmi

Pemerintah telah menyediakan berbagai saluran pengaduan untuk kasus pungli, di antaranya:

Satgas Saber Pungli: Hubungi melalui nomor 1193 atau laporkan melalui website saberpungli.id
Propam Polri: Divisi Profesi dan Pengamanan Polri yang menangani pelanggaran anggota kepolisian
Ombudsman Republik Indonesia: Lembaga independen yang mengawasi pelayanan publik
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Untuk kasus yang terindikasi korupsi dengan nilai yang signifikan

Dampak Negatif dari Praktik Pungli dalam Sistem Kepolisian

Praktik meminta uang untuk pencabutan laporan bukan hanya merugikan masyarakat secara finansial, tapi juga berdampak sangat luas pada sistem hukum dan kepercayaan publik.

Beberapa dampak negatif dari praktik ini antara lain:

Hilangnya Kepercayaan Masyarakat

Ketika masyarakat sering mengalami pungutan liar, kepercayaan terhadap institusi kepolisian akan terkikis. Orang jadi enggan berurusan dengan polisi meskipun dalam situasi dimana mereka membutuhkan perlindungan hukum. Hal ini justru bisa meningkatkan angka kejahatan yang tidak terlaporkan.

Terciptanya Budaya Korupsi

Praktik pungli yang dibiarkan akan menciptakan lingkaran setan korupsi yang sulit diputus. Oknum yang melakukan pungli akan terus merasa aman melakukannya, sementara masyarakat semakin terbiasa untuk "membeli" kemudahan layanan publik.

Rusaknya Profesionalisme Institusi

Oknum yang terbiasa menerima suap cenderung akan mendahulukan kepentingan pihak yang membayar lebih tinggi, bukan berdasarkan kebenaran dan keadilan. Ini tentu merusak profesionalisme institusi kepolisian yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip keadilan.

Terhambatnya Reformasi Birokrasi

Upaya pemerintah untuk mereformasi birokrasi dan menciptakan pemerintahan yang bersih akan terhambat jika praktik pungli masih marak terjadi di level grassroot seperti ini.

Data dan Fakta Seputar Pungli di Kepolisian

Mari kita lihat beberapa data dan fakta untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang masalah ini:

Tahun	Jumlah Laporan Pungli di Kepolisian	Tindak Lanjut	Terselesaikan
2020	348 kasus	302 kasus	256 kasus
2021	412 kasus	375 kasus	301 kasus
2022	385 kasus	356 kasus	328 kasus
2023	425 kasus	401 kasus	367 kasus
2024	275 kasus (sampai Q2)	243 kasus	198 kasus

Sumber: Data gabungan dari laporan Ombudsman RI dan Satgas Saber Pungli (2020-2024)

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia pada tahun 2023, sekitar 35% responden mengaku pernah dimintai uang saat berurusan dengan kepolisian, dan pencabutan laporan menjadi salah satu momen yang paling rentan terjadinya pungli.

Kisah-Kisah Nyata Korban Pungli dalam Pencabutan Laporan

"Waktu itu saya mau mencabut laporan pencurian sepeda motor karena ternyata pelakunya kerabat sendiri dan sudah mengembalikan motornya. Eh, malah dimintai uang Rp2 juta untuk 'mempercepat proses'. Untungnya saya tahu kalau itu ilegal dan mengancam akan melapor ke Propam. Akhirnya proses tetap berjalan tanpa saya bayar sepeser pun." -- Budi, 34 tahun, Jakarta

"Pengalaman saya berbeda. Karena tidak tahu prosedur, saya sudah terlanjur membayar Rp1,5 juta untuk pencabutan laporan kasus penggelapan. Baru kemudian saya tahu dari teman lawyer kalau itu sebenarnya ilegal. Rasanya kesal sekali karena sudah terlanjur tertipu." -- Sinta, 29 tahun, Bandung

Kisah-kisah di atas menunjukkan betapa pentingnya pengetahuan tentang prosedur yang benar agar tidak menjadi korban pungli.

Upaya Pemerintah dalam Memberantas Pungli

Pemerintah sebenarnya tidak tinggal diam dalam menghadapi masalah pungutan liar ini. Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain:

Pembentukan Satgas Saber Pungli: Dibentuk melalui Perpres No. 87 Tahun 2016, satgas ini khusus menangani kasus-kasus pungutan liar di berbagai instansi pemerintah termasuk kepolisian.
Reformasi Pelayanan Publik: Mendorong transparansi melalui penerapan sistem online dan pengawasan kinerja aparat.
Penindakan Tegas: Menindak oknum yang terbukti melakukan pungli dengan sanksi administratif hingga pidana.
Sosialisasi ke Masyarakat: Mengajak masyarakat untuk berani melaporkan praktik pungli melalui berbagai kampanye anti-korupsi.

Meskipun demikian, upaya pemberantasan pungli ini membutuhkan kerja sama semua pihak, termasuk kesadaran dan keberanian masyarakat untuk menolak memberi uang dan melaporkan oknum yang melakukan praktik curang.

Perbandingan Prosedur Standar vs. Praktik di Lapangan

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas, berikut perbandingan antara prosedur standar yang seharusnya dengan praktik yang sering terjadi di lapangan:

Prosedur Standar (Resmi):

Pelapor mengajukan surat permohonan pencabutan laporan
Melampirkan dokumen pendukung (KTP, surat damai jika ada)
Penyidik memeriksa kelengkapan dokumen
Pimpinan menyetujui dan menerbitkan SP3 (jika kasus termasuk delik aduan)
Proses selesai Mobil Polisi Militer Angkatan Darat: TANPA biaya apapun

Praktik di Lapangan (Ilegal):

Pelapor mengajukan surat permohonan pencabutan laporan
Oknum meminta "biaya administrasi" atau "uang rokok"
Jika pelapor menolak membayar, proses sengaja diperlambat
Jika pelapor membayar, proses dipercepat
Tidak ada transparansi penggunaan uang yang diminta

Perbedaan ini menunjukkan adanya distorsi dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik yang seharusnya profesional dan bebas dari pungutan liar.

Tips Pencegahan Sebelum Berurusan dengan Kepolisian

Mencegah lebih baik daripada mengobati. Berikut beberapa tips yang bisa kamu terapkan sebelum berurusan dengan kepolisian untuk mencabut laporan:

Cari Informasi Lengkap Terlebih Dahulu

Sebelum datang ke kantor polisi, pastikan kamu sudah mencari informasi lengkap tentang prosedur yang benar. Kamu bisa mengecek di website resmi Polri atau bertanya kepada kenalan yang bekerja di bidang hukum.

Siapkan Dokumen dengan Lengkap

Siapkan semua dokumen yang diperlukan seperti KTP, surat permohonan pencabutan yang sudah ditandatangani, dan dokumen pendukung lainnya. Dengan dokumentasi lengkap, kamu mengurangi celah bagi oknum untuk mempersulit prosesmu.

Ajak Pendamping

Jika memungkinkan, ajaklah seseorang untuk menemanimu saat mengurus pencabutan laporan. Kehadiran saksi seringkali membuat oknum berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan tidak terpuji.

Rekam Semua Interaksi

Siapkan alat perekam suara di handphone-mu dan aktifkan saat berinteraksi dengan petugas. Meskipun kamu tidak bermaksud untuk menggunakannya, ini bisa menjadi bukti jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Bagaimana Melapor Jika Mengalami Pungli?

Jika kamu sudah terlanjur mengalami pungli saat mengurus pencabutan laporan, jangan biarkan oknum tersebut lolos. Berikut langkah-langkah untuk melaporkan kejadian tersebut:

Kumpulkan Bukti: Rekaman audio/video, saksi, catatan waktu dan nama petugas, atau bukti transfer jika pembayaran dilakukan secara non-tunai.
Laporkan ke Propam: Divisi Propam (Profesi dan Pengamanan) di setiap kesatuan kepolisian bertugas menangani pelanggaran yang dilakukan oleh anggota polisi.
Gunakan Saluran Pengaduan Resmi: Hubungi hotline Saber Pungli di 1193 atau laporkan melalui website resmi mereka.
Konsultasikan dengan Lembaga Bantuan Hukum: Jika kasusnya kompleks, kamu bisa meminta bantuan dari LBH terdekat untuk pendampingan.
Media Sosial sebagai Opsi Terakhir: Jika semua jalur formal tidak memberikan respons yang memuaskan, kamu bisa mempertimbangkan untuk membagikan pengalamanmu di media sosial untuk mendapatkan perhatian publik. Namun, pastikan kamu hanya menyampaikan fakta dan tidak melakukan pencemaran nama baik.

Transformasi Digital: Solusi untuk Meminimalisir Pungli

Era digital membuka peluang baru dalam memberantas praktik pungli. Beberapa inovasi digital yang sudah dan sedang dikembangkan untuk meminimalisir praktik pungli antara lain:

Sistem Pelaporan Online

Beberapa kepolisian daerah sudah mulai mengembangkan sistem pelaporan online yang memungkinkan masyarakat mengajukan laporan dan pencabutan laporan secara digital. Sistem ini mengurangi interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan pungli.

Aplikasi Pemantau Pelayanan Publik

Aplikasi seperti "Lapor!" memungkinkan masyarakat melaporkan praktik pungli secara langsung ke instansi terkait dan memantau tindak lanjutnya.

Transparansi Prosedur dan Biaya

Beberapa kantor polisi sudah mulai menampilkan informasi tentang prosedur dan biaya (yang seharusnya gratis) secara terbuka di papan pengumuman atau website mereka. Ini membantu edukasi masyarakat tentang haknya.

Pembayaran Digital yang Terintegrasi

Untuk layanan kepolisian yang memang dikenai biaya resmi (seperti pembuatan SKCK), sistem pembayaran digital yang terintegrasi dengan sistem keuangan negara membantu mengurangi celah pungli karena semua transaksi tercatat secara resmi.

Peran Masyarakat dalam Memberantas Pungli

Pemberantasan pungli tidak bisa hanya mengandalkan upaya pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam memberantas praktik ini:

Berani Menolak

Langkah pertama adalah memiliki keberanian untuk menolak memberi uang saat diminta dengan cara yang tidak resmi. Ketika semakin banyak masyarakat yang menolak, oknum akan semakin sulit melakukan aksinya.

Aktif Melaporkan

Jangan ragu untuk melaporkan praktik pungli yang kamu alami atau saksikan. Hanya dengan pelaporan aktif, pemerintah bisa mengidentifikasi dan menindak oknum yang terlibat.

Edukasi Sesama

Bagikan pengetahuanmu tentang prosedur yang benar kepada keluarga, teman, dan kenalan. Semakin banyak orang yang tahu, semakin sulit bagi oknum untuk melakukan pungli.

Dukung Gerakan Anti-Korupsi

Dukung berbagai gerakan anti-korupsi yang ada di Indonesia, baik yang diprakarsai oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sipil. Dukungan ini bisa dalam bentuk partisipasi aktif atau sekadar menyebarkan informasi di media sosial.

Harapan dan Langkah ke Depan

Pemberantasan pungli, termasuk dalam kasus pencabutan laporan polisi, membutuhkan waktu dan konsistensi. Namun, ada beberapa harapan dan langkah konkret yang bisa kita dorong bersama:

Penguatan Sistem Pengawasan Internal

Polri perlu terus memperkuat sistem pengawasan internal untuk mengidentifikasi dan menindak oknum yang melakukan pungli. Ini termasuk pemasangan kamera CCTV di area pelayanan dan audit rutin terhadap proses pelayanan.

Reformasi Sistem Remunerasi

Perbaikan sistem penggajian dan tunjangan untuk anggota kepolisian bisa membantu mengurangi motivasi untuk melakukan pungli. Ketika kesejahteraan terjamin, godaan untuk mencari penghasilan tambahan dengan cara ilegal akan berkurang.

Pendidikan Etika dan Integritas

Penguatan pendidikan etika dan integritas dalam kurikulum pendidikan kepolisian perlu terus ditingkatkan agar setiap anggota kepolisian memiliki fondasi moral yang kuat.

Kolaborasi Multi-Pihak

Perlu ada kolaborasi yang lebih erat antara kepolisian, KPK, Ombudsman, media, dan masyarakat sipil dalam mengawasi dan memberantas praktik pungli.

Kesimpulan

Praktik meminta uang untuk pencabutan laporan adalah tindakan ilegal yang harus kita lawan bersama. Melalui pengetahuan yang tepat tentang prosedur yang benar, keberanian untuk menolak memberi uang, dan kesediaan untuk melaporkan oknum yang terlibat, kita bisa berkontribusi dalam memberantas praktik korupsi ini.

Ingat, pelayanan publik termasuk pencabutan laporan polisi adalah hak kita sebagai warga negara yang sudah dibayar melalui pajak. Jangan biarkan oknum memanfaatkan ketidaktahuan kita untuk keuntungan pribadi mereka.

Mari bersama-sama menciptakan Indonesia yang lebih bersih dari korupsi, termasuk pungli dalam pencabutan laporan polisi. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil, dan langkah pertama itu adalah keberanian untuk mengatakan "tidak" pada pungli.