Pasal Yang di Sangkakan Polisi Lamongan, Terkait Perkara di KSP Arta Bahari Kecamatan Bluluk.

oleh -76 views

Beritapolisi.id | Mabes Polri – Polda Jatim – Polres Lamongan, selasa 30 April 2019, Supriyanto als Priya Ketua Umum NGO PMBDS, Menyikapi Perkara di KSP Arta Bahari Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan.

Pasal yang di sangkakan Polisi kepada Pihak KSP Arta Bahari saat menagih uangnya kepada 3 Serangkai D, W dan E Warga Kelor, Desa Medalem, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan.

Pasal 315 KUHP yang menyebutkan, “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja, yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu, atau pidana denda paling banyak Rp 4.500.”

Jika hal itu itu dilakukan di depan umum dan perkataannya dianggap menyerang kehormatan Anda, tetangga Anda bisa diancam dengan Pasal 310 ayat 1 yang menyebutkan, “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak Rp 4.500.”

Jadi dapat disimpulkan, perbuatan tetangga Anda tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.

Tetapi sebelum menempuh jalur hukum, sebaiknya tindakan tetangga Anda tersebut dilaporkan kepada pamong setempat, untuk diselesaikan secara musyawarah, itupun bukti pihak KSP Berkata tidak sopan, NGO PMBDS Meragukan, bukti perkataan tidak sopan.

Sementara itu pasal yang di sangkakan Polisi kepada 3 Serangkai D, W, E yang memalsukan tanda tangan 21 Warga demi mengeruk keuntungan pribadi dan bukti telah di Kantongi Ketua Umum NGO PMBDS Fakta dan akuntabel.

1. Memalsukan surat atau tanda tangan dapat di jerat dengan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”).

Yang berbunyi : “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

2. Pasal 372 KUHP berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

3. Pasal 378 KUHP selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” (PRIA SAKTI).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *